GENUPDATE.ID, SERANG – Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan terobosan baru dalam perencanaan pembangunan daerah. Kali ini, Pemprov Banten menggandeng dunia usaha melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Non-APBD untuk menyinergikan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
Inisiatif tersebut menjadi langkah strategis agar kontribusi perusahaan lebih terarah dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Gubernur Banten Andra Soni menyaksikan langsung penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Forum CSR Banten dengan enam perusahaan besar.
Keenam perusahaan tersebut yakni PIK 2 Development, Sinarmas Land, Krakatau Steel, Indah Kiat, Mayora, dan Tri Digdaya Nawasena.
CSR Perusahaan Diarahkan untuk Kebutuhan Masyarakat
Andra Soni menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, dunia usaha memiliki potensi besar untuk membantu menjawab berbagai persoalan masyarakat.
Karena itu, pemerintah ingin memastikan kontribusi perusahaan tidak sekadar menjadi kegiatan sosial rutin. Sebaliknya, program CSR harus memiliki sasaran yang jelas dan berkelanjutan.
Melalui Musrenbang Non-APBD, Pemprov Banten akan menyediakan basis data mengenai prioritas pembangunan dan calon penerima manfaat. Dengan demikian, perusahaan dapat menyesuaikan program CSR berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.
Beberapa sektor yang menjadi perhatian meliputi perbaikan rumah tidak layak huni, beasiswa pendidikan, fasilitas pesantren, pelayanan kesehatan, pencegahan stunting, pemberdayaan UMKM, hingga pelestarian lingkungan.
122 Perusahaan Sudah Mendaftar
Ketua Forum CSR Banten, Jamil, menjelaskan bahwa forum tersebut menjadi jembatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
Ia menegaskan, Forum CSR tidak bertindak sebagai penghimpun dana. Forum hanya memfasilitasi penyelarasan program dan kebutuhan pembangunan.
Antusiasme perusahaan terhadap inisiatif ini juga cukup tinggi. Tercatat sebanyak 122 perusahaan telah mendaftar melalui kanal resmi Forum CSR Banten.
Selain itu, kegiatan peluncuran tersebut dihadiri 165 perwakilan perusahaan secara langsung dan sekitar 900 perusahaan secara daring.
Ke depan, Pemprov Banten bersama Forum CSR menargetkan Musrenbang Non-APBD menjadi agenda tahunan. Pemerintah juga mendorong program yang memiliki sasaran terukur serta pelaporan transparan.
Terobosan ini diharapkan mampu memperkuat gotong royong antara pemerintah dan sektor swasta. Dengan kolaborasi tersebut, pembangunan Banten diharapkan semakin cepat dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
GENUPDATE.ID – Sorotan Anak Muda.
