JAKARTA, Gen Update – Kamis, 30 Juli 2026, Anggota Komisi VI DPR RI, , meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Permintaan itu di sampaikan setelah konsep program di nilai mengalami perubahan yang cukup mendasar sejak pertama kali di perkenalkan kepada masyarakat.
Menurut Darmadi, pada tahap awal program tersebut di rancang sebagai koperasi yang berfungsi layaknya minimarket atau ritel desa. Koperasi itu di harapkan mampu menyediakan kebutuhan pokok masyarakat sekaligus menjadi wadah pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Baca juga: https://genupdate.id/menag-nasaruddin-umar-usulkan-perluasan-mbg-bagi-santri/
Pertanyakan Dasar Pembentukan 80 Ribu Koperasi
Darmadi menilai perubahan konsep tidak hanya menyangkut istilah. Perubahan tersebut juga di nilai memengaruhi fungsi, model bisnis, hingga arah kebijakan program.
Ia mempertanyakan alasan pemerintah membentuk sekitar 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia apabila konsep awalnya kini mengalami perubahan yang signifikan.
“Kalau memang konsepnya berubah sejauh itu, saya justru punya pertanyaan. Kenapa sejak awal harus di bentuk 80 ribu koperasi? Kenapa harus satu di setiap desa?” ujar Darmadi dalam keterangan yang diterima Parlementaria di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Selain itu, ia menilai pembangunan infrastruktur ekonomi seharusnya mempertimbangkan potensi ekonomi di setiap wilayah. Faktor sentra produksi, jumlah penduduk, akses pasar, serta efisiensi logistik juga di nilai perlu menjadi dasar utama dalam menentukan lokasi pengembangan koperasi.
Infrastruktur Ekonomi Perlu Berbasis Potensi Daerah
Lebih lanjut, Darmadi menjelaskan bahwa pembangunan koperasi akan lebih efektif apabila di sesuaikan dengan karakteristik ekonomi masing-masing daerah.
Menurutnya, pendekatan berbasis administrasi semata belum tentu menghasilkan koperasi yang sehat dan berkelanjutan. Sebaliknya, koperasi akan memiliki peluang berkembang apabila di bangun di wilayah yang mempunyai aktivitas ekonomi yang kuat.
Karena itu, ia mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain kebijakan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Evaluasi tersebut di nilai penting agar tujuan meningkatkan perekonomian desa dapat tercapai secara optimal.
Evaluasi Dinilai Penting untuk Efektivitas Program
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu berharap pemerintah dapat memastikan setiap kebijakan yang di terapkan memiliki dasar perencanaan yang matang.
Dengan demikian, Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di harapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa, mendukung pertumbuhan UMKM, serta memperkuat ekonomi lokal secara berkelanjutan.
Sumber: Parlementaria DPR RI, https://dpr.go.id
Komentar