GENUPDATE.ID – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengakui masih banyak persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Zulhas menyampaikan pengakuan itu saat menghadiri Seminar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Bandar Lampung, Jumat, 4 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menyinggung berbagai kendala yang masih muncul dalam pelaksanaan MBG.
Pernyataan Zulhas menjadi perhatian karena pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk menjalankan program tersebut. Namun, berbagai persoalan masih muncul di lapangan.
Zulhas Soroti Masalah yang Belum Berhenti
Dalam pidatonya, Zulhas secara terbuka menyebut pelaksanaan MBG belum berhasil mencapai kondisi yang diharapkan pemerintah. Ia bahkan mengakui program tersebut mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya.
“Apa yang gagal, MBG. MBG kita akui gagal,” kata Zulhas dalam pidatonya.
Menurut Zulhas, persoalan MBG tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran. Pemerintah juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan program yang melibatkan banyak pihak.
Selain itu, ia menyoroti masalah yang terus muncul selama program berjalan. Salah satu persoalan terbaru berkaitan dengan kasus keracunan massal yang mendapat perhatian publik.
“Anggaran besar, sudah hampir dua tahun masalah tidak berhenti, termasuk yang terakhir (keracunan massal),” ujarnya.
Karena itu, pemerintah menilai pembenahan manajemen menjadi bagian penting dalam memperbaiki pelaksanaan MBG. Pemerintah juga telah mengambil langkah untuk memperkuat pengelolaan program tersebut.
Zulhas mengatakan manajemen yang bermasalah telah menjalani proses. Sementara itu, Presiden Prabowo menunjuk pimpinan baru untuk menangani persoalan tersebut.
“Manajemen yang bermasalah sudah diproses. Pak Presiden nunjuk yang baru, anak muda, fresh, pintar, hebat,” kata Zulhas.
Langkah tersebut diharapkan dapat membawa perubahan dalam pengelolaan MBG. Dengan demikian, pelaksanaan program bisa berjalan lebih teratur dan mampu menjawab persoalan yang muncul di lapangan.
Pemerintah Minta Waktu Satu hingga Dua Bulan
Meski mengakui adanya kegagalan, Zulhas menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan persoalan MBG berlarut-larut. Pemerintah kini berupaya melakukan pembenahan secara bertahap.
Namun, ia tidak menjanjikan seluruh masalah selesai dalam waktu singkat. Menurutnya, proses perbaikan membutuhkan waktu agar pemerintah dapat mengevaluasi berbagai aspek pelaksanaan program.
Karena itu, Zulhas meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan. Ia berharap sejumlah persoalan utama dapat mulai ditangani dalam satu hingga dua bulan.
“Berikan kami waktu satu atau dua bulan agar kami, pemerintah membereskan persoalan ini dan melakukan pembenahan secara bertahap,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memilih melakukan evaluasi dan perbaikan secara bertahap. Selain itu, pembenahan diharapkan tidak hanya menyasar satu persoalan, tetapi juga menyentuh manajemen program secara menyeluruh.
Program MBG sendiri menjadi salah satu agenda penting pemerintah Prabowo. Program ini dirancang untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok penerima manfaat.
Oleh sebab itu, pelaksanaan program membutuhkan sistem yang kuat. Pengawasan juga menjadi faktor penting agar distribusi makanan berjalan aman dan sesuai standar.
Di sisi lain, kasus yang muncul dalam pelaksanaan MBG menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Pemerintah perlu memastikan setiap tahapan program memiliki pengawasan yang memadai.
Dengan adanya pergantian manajemen dan rencana pembenahan, pemerintah berharap kepercayaan masyarakat terhadap program MBG dapat kembali menguat. Selanjutnya, hasil evaluasi dalam satu hingga dua bulan mendatang akan menjadi perhatian publik.
Zulhas pun meminta masyarakat tidak hanya melihat persoalan yang terjadi saat ini. Menurutnya, pemerintah sedang berupaya memperbaiki sistem agar program prioritas tersebut dapat berjalan lebih baik.
Dengan demikian, pengakuan Zulhas menjadi sinyal bahwa pemerintah menyadari masih ada pekerjaan besar dalam pelaksanaan MBG. Kini, publik menunggu langkah konkret pemerintah setelah proses pembenahan dimulai.
Sumber berita: Kementerian Koordinator Bidang Pangan
