GENUPDATE.ID, KOTA TANGERANG – Pemerintah Kota Tangerang melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Penyesuaian tersebut mengikuti perkembangan pelaksanaan anggaran sepanjang tahun berjalan. Selain itu, perubahan APBD menyesuaikan kondisi dan kebutuhan pembangunan Kota Tangerang.
Wali Kota Tangerang H. Sachrudin menyampaikan penjelasan mengenai rancangan perubahan APBD tersebut. Penjelasan berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang, Selasa, 1 September 2026.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. Agenda tersebut membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kota Tangerang 2026.
Pendapatan Daerah Naik Rp33,338 Miliar
Dalam rancangan perubahan APBD, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp5,183 triliun.
Angka tersebut meningkat Rp33,338 miliar dibandingkan anggaran awal sebesar Rp5,150 triliun. Kenaikan itu menjadi salah satu dasar dalam penyesuaian APBD 2026.
Sachrudin menjelaskan, perubahan APBD merupakan bentuk penyesuaian terhadap perkembangan pelaksanaan anggaran.
Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah dapat mengikuti kondisi terbaru. Selain itu, pemerintah dapat menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan pembangunan.
“Perubahan APBD ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap perkembangan pelaksanaan anggaran, sehingga pengelolaan keuangan daerah tetap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada,” ujar Sachrudin.
Belanja Daerah Bertambah Rp214 Miliar
Selain pendapatan, Pemkot Tangerang juga melakukan penyesuaian pada sisi belanja. Dalam rancangan perubahan APBD, belanja daerah mencapai Rp5,764 triliun.
Jumlah tersebut bertambah Rp214,387 miliar dari anggaran awal. Sebelumnya, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp5,550 triliun.
Kenaikan belanja berkaitan dengan kebutuhan pelaksanaan berbagai program daerah. Karena itu, pemerintah mengarahkan perubahan anggaran untuk menjaga pembangunan dan pelayanan publik.
Sachrudin menegaskan bahwa perubahan APBD tidak sekadar mengubah angka. Menurutnya, anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Perubahan ini bukan hanya soal menyesuaikan angka dalam APBD, tetapi bagaimana anggaran yang tersedia dapat dikelola secara tepat dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” jelasnya.
Defisit Mencapai Rp581,048 Miliar
Perubahan pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit anggaran. Nilai defisit dalam rancangan perubahan APBD mencapai Rp581,048 miliar.
Pemkot Tangerang akan menutup defisit tersebut melalui pembiayaan netto. Sumber pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025.
Nilai SiLPA yang digunakan untuk menutup defisit tersebut sama dengan nilai defisit. Dengan demikian, pembiayaan netto mencapai Rp581,048 miliar.
PAD dan Transfer Jadi Faktor Perubahan
Sachrudin menyampaikan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi penyesuaian APBD. Salah satunya adalah perubahan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, pemerintah juga menyesuaikan pendapatan transfer. Penyesuaian lainnya berkaitan dengan SiLPA Tahun Anggaran 2025.
Nilai SiLPA tersebut mengacu pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Karena itu, angka dalam rancangan perubahan APBD mengikuti hasil pemeriksaan tersebut.
Anggaran Tetap Fokus pada Pelayanan
Pemkot Tangerang memastikan perubahan APBD tetap diarahkan untuk pembangunan. Selain itu, pemerintah ingin pelayanan masyarakat berjalan optimal.
Sachrudin juga menekankan pentingnya pengelolaan APBD secara efektif. Penggunaan anggaran harus berjalan efisien, transparan, dan akuntabel.
Di sisi lain, kemampuan keuangan daerah tetap menjadi pertimbangan. Pemerintah juga harus melihat kebutuhan pembangunan yang berkembang.
Dengan pendekatan tersebut, perubahan APBD diharapkan mampu menjawab kebutuhan Kota Tangerang. Pada saat yang sama, program prioritas masyarakat tetap mendapat dukungan anggaran.
Raperda Perubahan APBD Dibahas Bersama DPRD
Sachrudin berharap pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 berlangsung secara terbuka. Selain itu, proses tersebut diharapkan berjalan konstruktif bersama DPRD Kota Tangerang.
Menurutnya, pembahasan bersama diperlukan untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat. Dengan demikian, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat terus berjalan.
“Kami berharap, pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan kesepakatan terbaik bagi Kota Tangerang,” ungkap Sachrudin.
Adapun belanja daerah akan digunakan untuk berbagai urusan pemerintahan. Penggunaan tersebut mencakup urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
Selain itu, anggaran juga mencakup urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk urusan pemerintahan pilihan.
Sementara itu, rincian perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan telah disampaikan melalui Nota Keuangan. Dokumen tersebut juga dilengkapi lampiran Raperda.
Selanjutnya, DPRD Kota Tangerang akan mempelajari dan membahas dokumen tersebut bersama pemerintah daerah. Rangkaian pembahasan itu menjadi bagian dari proses penetapan perubahan APBD Kota Tangerang 2026.
Rapat Paripurna tersebut juga memuat penjelasan DPRD Kota Tangerang mengenai dua Raperda inisiatif DPRD. Dengan demikian, agenda rapat tidak hanya membahas perubahan APBD.
Pada akhirnya, Pemkot TangerangKota berharap perubahan APBD 2026 dapat memperkuat pembangunan. Selain itu, kebijakan anggaran diharapkan mampu menjaga kualitas pelayanan bagi masyarakat.
