GENUPDATE.ID, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Yulius Setiarto menyoroti ancaman El Nino 2026. Menurutnya, ancaman tersebut tidak boleh dipandang hanya dari sisi ketahanan pangan.
Pernyataan itu disampaikan Yulius setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (14/8/2026).
Yulius mengapresiasi capaian pemerintah terkait swasembada delapan komoditas pangan. Komoditas itu meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
Presiden menyampaikan bahwa ketahanan pangan tersebut menjadi salah satu modal Indonesia menghadapi ancaman El Nino. Namun, Yulius mengingatkan agar capaian itu tidak menimbulkan rasa aman yang semu.
Menurut Yulius, swasembada pangan merupakan kemampuan produksi. Sementara itu, resiliensi nasional memiliki cakupan yang lebih luas.
Resiliensi menyangkut kemampuan masyarakat untuk tetap bertahan. Hal itu berlaku ketika pangan, air, lingkungan, kesehatan, energi, dan ekonomi mendapat tekanan bersamaan.
Karena itu, kesiapan menghadapi El Nino harus diuji secara lintas sektor. Pemerintah juga perlu memiliki indikator yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.
“Kesiapan bukan pernyataan. Kesiapan harus dapat diukur, diuji, diawasi, dan dipertanggungjawabkan,” tegas Yulius.
El Nino 2026 Dinilai sebagai Ancaman Lintas Sektor
Yulius menilai ancaman El Nino tidak berhenti pada persoalan produksi pangan. Kekeringan panjang dapat menekan ketersediaan air dan mengganggu kehidupan masyarakat.
Selain itu, kondisi tersebut dapat memengaruhi sanitasi. Sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan industri juga berpotensi terdampak.
Menurut Yulius, pengelolaan waduk harus dilakukan secara terpadu. Kebutuhan air minum, irigasi, lingkungan, dan pembangkit listrik harus di perhitungkan secara bersamaan.
Karena itu, eksploitasi air tanah dan sumber air diwilayah hulu harus diawasi. Kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh di kalahkan kepentingan ekonomi jangka pendek.
Yulius juga menyoroti ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Risiko tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius ditengah kondisi kemarau.
Data pemantauan KLHK-SiPongi per 13 Agustus 2026 menunjukkan 4.921 titik panas terdeteksi dalam 24 jam. Sebanyak 243 titik masuk kategori kepercayaan tinggi.
Kemudian, 4.528 titik berkategori kepercayaan sedang. Sementara itu, 150 titik lainnya berkategori kepercayaan rendah.
Kalimantan Barat tercatat memiliki jumlah titik panas terbanyak. Jumlahnya mencapai 1.584 titik.
Namun, Yulius mengingatkan bahwa hotspot merupakan hasil deteksi satelit. Data tersebut bukan berarti seluruh titik sudah terverifikasi sebagai kejadian kebakaran dilapangan.
Disisi lain, peringatan kekeringan juga perlu di terjemahkan menjadi tindakan. Informasi BMKG tidak boleh berhenti sebagai siaran pers.
“Ukuran keberhasilannya bukan sekadar bahwa peringatan telah disampaikan. Yang penting adalah berapa banyak kerugian yang dapat dimitigasi dan dicegah,” ujar Yulius.
Ketahanan Air dan Pertanian Harus Diuji
Menurut Yulius, pemerintah perlu melakukan stress test terhadap keberhasilan swasembada pangan. Pengujian itu penting untuk melihat ketahanan delapan komoditas saat defisit air berlangsung beberapa bulan.
Selanjutnya, pemerintah perlu memperkuat kalender tanam berbasis prakiraan iklim. Benih tahan kekeringan juga perlu di siapkan.
Selain itu, efisiensi irigasi harus ditingkatkan. Distribusi air pada fase kritis tanaman juga harus di pastikan.
Petani terdampak perlu mendapat perlindungan. Asuransi gagal panen dan kompensasi juga di nilai penting.
Kebijakan pupuk tetap diperlukan. Namun, kebijakan itu tidak cukup jika sumber air petani hilang.
Petani tadah hujan juga perlu mendapat perhatian. Begitu pula petani gurem, buruh tani, dan masyarakat adat.
Yulius menegaskan bahwa perlindungan mata pencaharian harus menjadi bagian dari kesiapsiagaan nasional. Dengan demikian, ketahanan pangan tidak hanya diukur dari jumlah produksi.
Lima Langkah Mendesak Hadapi El Nino 2026
Yulius menyampaikan lima langkah yang perlu dilakukan pemerintah. Langkah pertama adalah membentuk Kerangka Kesiapsiagaan El Nino Nasional.
Kerangka tersebut harus melibatkan kementerian dan lembaga. Pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, TNI/Polri, serta masyarakat sipil juga perlu dilibatkan.
Kerangka itu harus memiliki satu peta risiko. Selain itu, pembagian tugas, protokol komando, indikator peringatan, dan anggaran kontinjensi perlu disiapkan.
Kedua, ketahanan air harus menjadi prioritas nasional. Pemerintah perlu mengaudit cadangan air diwilayah rawan kekeringan.
Audit tersebut mencakup waduk, irigasi, air baku, mata air, dan sumur warga. Data hidrometeorologi juga harus tersedia secara cepat hingga tingkat desa.
Ketiga, perlindungan ekosistem harus diperkuat. Pemerintah perlu meningkatkan patroli dan pemantauan titik panas.
Selain itu, pembasahan gambut dan sekat kanal harus diperkuat. Penegakan hukum terhadap pembakaran lahan juga harus dilakukan secara konsisten.
Sumatera dan Kalimantan menjadi wilayah yang perlu mendapat perhatian. Kebijakan pangan dan energi juga harus diuji dampak ekologisnya.
Keempat, perlindungan kesehatan dan sosial ekonomi harus disiapkan. Kekeringan, panas ekstrem, debu, dan asap dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan.
Karena itu, fasilitas kesehatan didaerah terdampak harus dipersiapkan. Kelompok rentan juga perlu mendapat perlindungan.
Pada saat yang sama, harga pangan harus dipantau secara real time. Cadangan strategis dan distribusi antar daerah juga perlu di perkuat.
Petani gurem, buruh tani, nelayan tradisional, dan pekerja rentan membutuhkan perlindungan. Jaminan kehilangan mata pencaharian juga perlu dipertimbangkan.
Kelima, ketahanan energi harus masuk rencana kontinjensi. Penurunan muka air waduk dapat mengganggu irigasi.
Selain itu, kondisi tersebut dapat berdampak pada produksi listrik dari PLTA. Karena itu, pemerintah perlu menguji ketahanan waduk dan pembangkit.
Diversifikasi sumber energi juga perlu dipersiapkan. Pengelolaan air harus tetap menjamin kebutuhan dasar masyarakat.
Gotong Royong Jadi Kunci Kesiapsiagaan
Yulius menilai El Nino hanya dapat dihadapi melalui gotong royong. Pemerintah pusat dan daerah harus bergerak dengan koordinasi yang kuat.
Selain itu, data ilmuwan harus digunakan dalam pengambilan keputusan. Pelaku usaha juga perlu menjalankan tanggung jawabnya.
Masyarakat pun harus di libatkan sejak tahap perencanaan. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya bersifat komando.
Menurut Yulius, Indonesia membutuhkan tata kelola adaptif. Pendekatan tersebut dapat mengurangi kerentanan dan mempercepat respons.
Pemerintah juga didorong membuka indikator kesiapsiagaan kepada publik. Data tersebut meliputi cadangan air dan pangan.
Kemudian, luas lahan berisiko juga perlu diketahui. Jumlah petani yang terlindungi harus dapat di ukur.
Kesiapan fasilitas kesehatan juga harus dibuka. Status karhutla, keamanan listrik, stabilisasi harga, dan anggaran kontinjensi juga perlu dipantau.
Dengan keterbukaan tersebut, masyarakat dapat menilai kesiapan pemerintah. Kepercayaan publik pun dapat dibangun melalui data yang bisa diperiksa.
“Kami mendukung upaya pemerintah menjaga pasokan pangan. Namun, kami mendesak agar indikator kesiapsiagaan segera dibuka kepada publik,” kata Yulius.
Yulius menegaskan, El Nino bukan hanya soal ketersediaan pangan. Ancaman tersebut juga menyangkut air, kesehatan, lingkungan, energi, dan ekonomi masyarakat.
Petani harus mampu bertahan. Hutan dan gambut juga harus terlindungi.
Selain itu, udara harus tetap sehat. Listrik harus tetap menyala dan harga pangan harus tetap terjangkau.
Pemerintah daerah juga harus mampu bertindak sebelum bencana membesar. Karena itu, keselamatan rakyat harus menjadi ukuran utama keberhasilan pemerintah dalam menghadapi El Nino 2026.
