GENUPDATE.ID, JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia meminta pemerintah mengutamakan pencegahan sejak dini, terutama di wilayah yang memiliki risiko kebakaran tinggi.
Menurut Selly, penanganan karhutla tidak boleh hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah meluas. Sebaliknya, pemerintah perlu menyiapkan personel, peralatan, logistik, serta sistem deteksi dini sebelum kondisi darurat terjadi.
Selain itu, ia meminta BNPB memperkuat koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pemerintah daerah, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dengan koordinasi yang baik, informasi cuaca, titik panas, dan potensi kekeringan dapat segera ditindaklanjuti.
Selly Soroti Pentingnya Deteksi Dini dan Kesiapan Daerah
Selly menegaskan bahwa mitigasi karhutla harus menyesuaikan tingkat risiko setiap wilayah. Karena itu, pemerintah perlu memetakan daerah rawan berdasarkan kondisi lingkungan, potensi kekeringan, serta kemampuan masing-masing daerah dalam menangani bencana.
Menurutnya, BNPB perlu memastikan ketersediaan sumber air, kesiapan petugas, dan kelengkapan peralatan pemadaman. Selain itu, pengawasan wilayah rawan harus berjalan secara konsisten agar petugas dapat mendeteksi potensi kebakaran lebih awal.
Selly juga menilai keterlibatan masyarakat memiliki peran penting. Warga yang memahami tanda awal kebakaran dapat membantu melaporkan kejadian dengan cepat. Dengan demikian, petugas memiliki kesempatan lebih besar untuk menangani api sebelum menjalar ke area yang lebih luas.
Di sisi lain, koordinasi antarlembaga harus menghasilkan tindakan nyata. BNPB, BPBD, pemerintah daerah, dan instansi terkait perlu memiliki pembagian tugas yang jelas. Selanjutnya, setiap langkah penanganan perlu mengikuti perkembangan kondisi di lapangan.
Selly menekankan bahwa keberhasilan penanggulangan karhutla tidak cukup diukur dari jumlah operasi yang dilakukan. Pemerintah juga perlu melihat kecepatan respons, kesiapan logistik, luas lahan terbakar, jumlah korban, serta dampak yang masyarakat alami.
Oleh karena itu, evaluasi berkala menjadi bagian penting dalam strategi mitigasi. Melalui evaluasi tersebut, pemerintah dapat mengetahui kendala di lapangan dan memperbaiki langkah penanganan berikutnya.
Anggaran BNPB 2027 Tembus Rp1 Triliun, Selly Minta Tepat Sasaran
Dari sisi pendanaan, Selly mengungkapkan bahwa Komisi VIII DPR RI telah menyetujui pagu anggaran BNPB Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,003 triliun. Persetujuan tersebut berlangsung dalam rapat kerja bersama Kepala BNPB pada 1 September 2026.
Namun, angka tersebut merupakan pagu anggaran BNPB secara keseluruhan. Anggaran itu bukan alokasi khusus untuk penanganan karhutla maupun dampak fenomena El Niño.
Karena itu, Selly mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran mitigasi secara proporsional berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan daerah. Ia juga meminta BNPB memberi perhatian lebih kepada daerah rawan bencana yang memiliki keterbatasan kapasitas fiskal.
Selain memperhatikan kebutuhan daerah, pemerintah perlu memastikan ketersediaan peralatan dan logistik yang memadai. Dukungan bagi BPBD, relawan, dan masyarakat juga harus menjadi bagian dari penguatan kesiapsiagaan.
Selly mengingatkan bahwa penambahan anggaran harus berjalan bersama pengawasan dan evaluasi. Dengan demikian, penggunaan dana kebencanaan dapat menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Data dalam pemberitaan resmi DPR RI yang merujuk pada Sistem Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan mencatat luas indikatif karhutla mencapai 202.004 hektare selama Januari hingga Juli 2026. Angka tersebut meningkat sekitar 69 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Data tersebut memperkuat urgensi pencegahan dan penanganan yang lebih terarah. Sebab, karhutla tidak hanya mengancam hutan dan ekosistem, tetapi juga kesehatan masyarakat, kegiatan ekonomi, serta aktivitas sehari-hari.
Dengan mitigasi berbasis risiko, Selly berharap pemerintah dapat menekan luas kebakaran dan meminimalkan dampaknya. Pada akhirnya, kesiapan petugas, koordinasi yang efektif, dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran menjadi faktor penting untuk melindungi masyarakat dari ancaman karhutla.
