GENUPDATE.ID, JAKARTA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperketat penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hingga 19 Oktober 2026, pemerintah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan yang terkait dengan areal terbakar seluas 12.926,74 hektare.
Selain itu, Kemenhut memproses 125 subjek hukum melalui jalur pidana. Penanganan tersebut mencakup perorangan dan korporasi yang diduga terlibat dalam tindak pidana karhutla.
Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman api. Namun, pemerintah juga menelusuri tanggung jawab hukum pihak yang diduga melanggar ketentuan perlindungan hutan.
Melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Kemenhut mengawasi kewajiban pemegang izin dalam mencegah dan mengendalikan kebakaran di kawasan konsesi. Dengan demikian, pengawasan tidak berhenti ketika api padam, tetapi juga mencakup pemulihan ekosistem yang terdampak.
32 Perusahaan Kena Sanksi, Areal Terbakar Capai 12.926 Hektare
Jumlah perusahaan yang menerima sanksi administratif meningkat dari 26 menjadi 32 perusahaan. Pemerintah menerapkan sejumlah tindakan, mulai dari pembekuan izin, kewajiban pemulihan ekosistem, hingga pencabutan izin.
Sementara itu, delapan subjek hukum menerima tindakan berupa paksaan pemulihan ekosistem pada areal seluas 2.211,19 hektare. Adapun lima subjek hukum lainnya telah menerima sanksi pencabutan izin.
Sebaran perusahaan yang terkena sanksi mencakup tujuh provinsi. Kalimantan Barat mencatat jumlah terbanyak, yakni sembilan perusahaan. Selanjutnya, Kalimantan Tengah mencatat tujuh perusahaan.
Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan masing-masing mencatat lima perusahaan. Berikutnya, Kalimantan Timur mencatat tiga perusahaan, Jambi dua perusahaan, dan Kalimantan Utara satu perusahaan.
Data tersebut memperlihatkan luasnya wilayah yang menjadi perhatian penegakan hukum karhutla. Karena itu, pengawasan terhadap pemegang izin dan kewajiban pencegahan kebakaran perlu berjalan secara konsisten.
Selain memberikan sanksi, pemerintah juga menekankan pentingnya pemulihan kawasan terdampak. Upaya ini bertujuan memperbaiki kondisi ekosistem serta mencegah kebakaran serupa kembali terjadi.
125 Subjek Hukum Diproses Pidana, Penelusuran Tanggung Jawab Berlanjut
Di jalur pidana, Kemenhut menangani perkara yang melibatkan 125 subjek hukum. Dari jumlah tersebut, sebanyak 44 subjek hukum masih berada pada tahap penyelidikan. Sementara itu, 79 subjek hukum telah memasuki tahap penyidikan.
Dalam perkembangan penyidikan, penyidik telah menetapkan 12 orang sebagai tersangka perorangan. Selain itu, satu korporasi juga telah berstatus tersangka.
Kemenhut turut melaporkan bahwa dua subjek hukum korporasi telah mencapai tahap P-22. Tahap tersebut berkaitan dengan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa sesuai perkembangan perkara.
Meski demikian, setiap perkara tetap memerlukan pemeriksaan berdasarkan fakta dan alat bukti. Oleh sebab itu, status tersangka maupun proses penyidikan tidak dapat disamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan pentingnya menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan. Pemerintah juga mengembangkan temuan dan alat bukti untuk mengidentifikasi pihak yang memperoleh manfaat dari peristiwa tersebut.
Selain sanksi administratif dan proses pidana, Kemenhut membuka kemungkinan penuntutan ganti rugi atas kerusakan ekosistem hutan. Namun, langkah tersebut harus memiliki dasar pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Asap kebakaran juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan melintasi batas negara. Karena itu, Indonesia terus memperkuat komitmen penanganan asap lintas batas melalui kerja sama regional ASEAN.
Pada akhirnya, penegakan hukum yang konsisten perlu berjalan bersama pencegahan, pemadaman, pengawasan, dan pemulihan ekosistem. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah diharapkan dapat memperkuat kepatuhan pemegang izin sekaligus mengurangi risiko karhutla berulang.
