GENUPDATE.ID, TANGERANG SELATAN – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) memperkuat langkah pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Upaya ini mencakup edukasi masyarakat, pengawasan lingkungan, serta koordinasi lintas instansi.
Dalam forum tersebut, pemerintah membahas pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPPO. Selain itu, peserta rapat mendorong penguatan perlindungan korban dan peningkatan kewaspadaan masyarakat.
Perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Andriani Puspita Ningrum, mengingatkan bahwa perdagangan orang masih menjadi persoalan serius.
Menurut Andriani, kondisi geografis dan akses transportasi membuat sejumlah wilayah di Banten memiliki kerentanan terhadap TPPO. Di samping itu, tekanan ekonomi dan minimnya pemahaman tentang migrasi yang aman dapat meningkatkan risiko eksploitasi.
Karena itu, masyarakat perlu lebih cermat saat menerima tawaran pekerjaan, termasuk kesempatan kerja di luar negeri. Warga juga perlu memeriksa identitas perekrut, kejelasan perusahaan, kontrak kerja, serta tujuan pekerjaan sebelum mengambil keputusan.
Pemkot Tangsel Perluas Edukasi dan Pengawasan Lingkungan
Pemkot Tangsel mendorong edukasi pencegahan TPPO menjangkau masyarakat hingga tingkat kecamatan, kelurahan, dan sekolah. Dengan cara tersebut, warga diharapkan mampu mengenali tanda-tanda perekrutan yang berpotensi mengarah pada eksploitasi.
Andriani menjelaskan bahwa modus perdagangan orang terus berkembang. Bentuknya dapat berupa kerja paksa, eksploitasi seksual, penipuan perekrutan pekerja migran, pekerja anak, hingga perekrutan untuk aktivitas penipuan daring atau online scamming.
Selain itu, TPPO tidak selalu melibatkan perpindahan korban ke luar negeri. Praktik tersebut juga dapat terjadi di dalam wilayah Indonesia, baik antarkabupaten maupun antarprovinsi.
Oleh sebab itu, masyarakat perlu berhati-hati terhadap tawaran kerja dengan gaji tinggi yang tidak disertai informasi perusahaan dan tugas yang jelas. Perekrut yang mendesak calon pekerja menyerahkan dokumen pribadi atau membayar biaya tidak wajar juga patut dicermati.
Pemkot Tangsel turut mendorong pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi pencegahan. Selanjutnya, pemerintah perlu memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, akademisi, dan tenaga kesehatan.
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Kota Tangerang Selatan, Irma Safitri, menyampaikan bahwa wilayah Tangsel pernah menjadi lokasi transit korban TPPO dari luar daerah.
Karena itu, pihaknya menyosialisasikan kewaspadaan kepada pengurus RT dan RW. Pengurus lingkungan diharapkan lebih peka terhadap kondisi yang tidak wajar dan segera berkoordinasi dengan pihak berwenang apabila menemukan indikasi perdagangan orang.
Namun, kewaspadaan tersebut perlu dilakukan secara proporsional. Masyarakat tidak boleh langsung menuduh seseorang melakukan kejahatan hanya berdasarkan dugaan. Sebaliknya, warga perlu menyampaikan informasi yang relevan kepada pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti secara tepat.
RAD TPPO 2027 Disiapkan, Perlindungan Korban Jadi Perhatian
Selain memperkuat edukasi, Pemkot Tangsel berencana menyusun kembali Rencana Aksi Daerah TPPO untuk periode 2027 dan seterusnya. Rencana tersebut akan melanjutkan program sebelumnya yang mencakup periode 2022–2026.
Penyusunan RAD berikutnya menjadi kesempatan untuk menyesuaikan program pencegahan dengan perkembangan modus perdagangan orang. Pemerintah juga perlu memastikan koordinasi antarlembaga berjalan efektif.
Dalam pembahasan tersebut, pemerintah menekankan pentingnya pemetaan wilayah dan kelompok masyarakat yang rentan. Dengan pemetaan yang tepat, program sosialisasi dapat menjangkau warga yang membutuhkan informasi perlindungan secara lebih efektif.
Di sisi lain, penanganan TPPO tidak cukup berhenti pada penyelamatan korban. Korban juga membutuhkan dukungan untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial.
Pendampingan dapat mencakup rehabilitasi medis, pemulihan psikologis, reintegrasi sosial, serta pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, korban memiliki kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan tanpa stigma maupun diskriminasi.
Masyarakat juga berperan penting dalam membangun lingkungan yang aman. Warga dapat membantu menyebarkan informasi yang benar, menghindari penyebaran identitas korban, serta tidak membagikan informasi sensitif tanpa izin.
Apabila menemukan indikasi perdagangan orang, masyarakat sebaiknya menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum atau instansi pemerintah yang menangani perlindungan perempuan dan anak. Warga juga perlu menghindari tindakan sendiri yang dapat membahayakan korban.
Melalui penguatan edukasi, koordinasi, dan perlindungan korban, Pemkot Tangsel berharap upaya pencegahan TPPO berjalan lebih efektif. Dengan keterlibatan pemerintah dan masyarakat, potensi eksploitasi dapat dikenali lebih dini sehingga perlindungan terhadap warga semakin kuat.
