GENUPDATE.ID, Jakarta — Pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp18,9 triliun untuk pemerintah daerah. Kebijakan tersebut menjadi perhatian DPR RI, terutama terkait efektivitas Transfer ke Daerah (TKD) dan arah kebijakannya untuk 2027.
Sorotan itu muncul di tengah kebutuhan pemerintah daerah untuk menjaga kualitas pelayanan publik dan pembangunan. Karena itu, penggunaan anggaran perlu di evaluasi agar manfaatnya benar-benar di rasakan masyarakat.
Pernyataan tersebut di sampaikan dalam agenda DPR RI yang membahas kebijakan Transfer ke Daerah, sebagaimana di beritakan melalui kanal resmi DPR RI pada Selasa, 11 Agustus 2026. Dalam agenda tersebut, Gus Khozin mendorong evaluasi terhadap kebijakan TKD untuk tahun anggaran 2027. https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Pemerintah-Gelontorkan-Rp18-9-Triliun-untuk-Pemda-Gus-Khozin-Dorong-Evaluasi-TKD-2027-67911
Rp18,9 Triliun untuk Pemerintah Daerah
Anggaran Rp18,9 triliun menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap kebutuhan pemerintah daerah. Dana tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan daerah dalam menjalankan berbagai program.
Namun, besarnya anggaran juga perlu di ikuti dengan pengawasan yang memadai. Dengan demikian, transfer anggaran tidak hanya menjadi angka dalam dokumen fiskal.
Selain itu, pemerintah daerah perlu memastikan dana tersebut di gunakan sesuai kebutuhan masyarakat. Program yang di biayai juga harus memiliki dampak yang jelas.
Karena itu, evaluasi TKD menjadi penting. Evaluasi dapat menjadi dasar untuk melihat apakah mekanisme transfer selama ini sudah berjalan efektif.
Baca: https://genupdate.id/kemenpora-perkuat-olahraga-disabilitas-tangerang/
DPR Dorong Evaluasi TKD 2027
Gus Khozin mendorong agar kebijakan TKD 2027 dievaluasi secara menyeluruh. Langkah tersebut di perlukan agar pengalokasian anggaran dapat semakin tepat sasaran.
Selanjutnya, evaluasi juga perlu melihat kondisi setiap daerah. Sebab, kebutuhan fiskal daerah tidak selalu sama.
Daerah dengan kebutuhan pembangunan tinggi tentu membutuhkan dukungan fiskal yang berbeda. Oleh karena itu, kebijakan transfer perlu mempertimbangkan karakteristik serta kemampuan masing-masing daerah.
Di sisi lain, pemerintah daerah tetap di tuntut meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran. Dengan begitu, dana yang di terima dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Efektivitas Anggaran Jadi Perhatian
Efektivitas menjadi salah satu hal penting dalam pengelolaan TKD. Anggaran yang besar harus di ikuti perencanaan dan pelaksanaan program yang terukur.
Kemudian, pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana. Pengawasan tersebut penting untuk mencegah anggaran tidak memberikan hasil optimal.
Pada akhirnya, evaluasi TKD 2027 di harapkan dapat menghasilkan kebijakan transfer yang lebih adil dan efektif. Selain itu, kebijakan tersebut harus mampu mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Sumber: https://dpr.go.id
