Jakarta, Gen Update – Kamis, 30 Juli 2026, Anggota Komisi VIII DPR RI menyambut baik rencana pemerintah untuk mentransformasikan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Menurutnya, kebijakan tersebut dapat meningkatkan akses layanan kepada masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa apabila di laksanakan secara matang.
Aprozi menilai perubahan mekanisme penyaluran bantuan harus tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, proses distribusi bantuan di harapkan berjalan lebih mudah, cepat, tepat sasaran, dan tetap dapat di pertanggungjawabkan.
Baca juga: https://genupdate.id/prabowo-resmikan-pemugaran-stasiun-semarang-tawang/
Penyaluran Bansos Diharapkan Lebih Dekat dengan Warga
Menurut Aprozi, skema baru melalui Koperasi Desa Merah Putih memiliki sejumlah keunggulan di bandingkan mekanisme sebelumnya yang mengandalkan bank-bank Himbara maupun PT Pos Indonesia.
Selain mendekatkan layanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, koperasi juga di nilai dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi lokal. Dengan demikian, bantuan sosial tidak hanya di terima oleh keluarga penerima manfaat, tetapi juga mampu memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi desa.
Ia menjelaskan bahwa keberadaan koperasi dapat memperkuat aktivitas perdagangan masyarakat. Karena itu, manfaat program bantuan sosial di harapkan memiliki efek berganda terhadap perekonomian daerah.
Empat Syarat Harus Dipenuhi Pemerintah
Aprozi menegaskan bahwa keberhasilan transformasi penyaluran bansos tidak hanya bergantung pada perubahan sistem. Sebaliknya, terdapat beberapa prasyarat penting yang harus di penuhi oleh pemerintah.
Pertama, kesiapan kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih harus di pastikan. Aspek tata kelola, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur digital, hingga sistem pelayanan kepada masyarakat perlu di persiapkan secara menyeluruh.
Selain itu, sistem pengawasan juga harus di perkuat. Langkah tersebut diperlukan agar penyaluran bantuan dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel.
Di sisi lain, validitas data penerima bantuan juga perlu terus di perbarui. Dengan data yang akurat, risiko salah sasaran dapat di minimalkan sehingga masyarakat yang benar-benar berhak memperoleh manfaat program.
Transparansi Menjadi Kunci Keberhasilan
Aprozi juga mengingatkan pentingnya membangun sistem distribusi yang terbuka. Seluruh proses penyaluran bantuan harus dapat di awasi oleh pemerintah maupun masyarakat.
Selain itu, evaluasi berkala di nilai perlu di lakukan. Melalui evaluasi tersebut, berbagai kendala di lapangan dapat segera di identifikasi dan di perbaiki sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar.
Dengan pengawasan yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial di harapkan semakin meningkat.
Dorong Penguatan Ekonomi Desa
Transformasi penyaluran PKH dan BPNT melalui Koperasi Desa Merah Putih di nilai tidak hanya berfokus pada distribusi bantuan. Lebih dari itu, kebijakan tersebut berpotensi memperkuat peran koperasi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat.
Apabila seluruh persyaratan di penuhi, sistem baru tersebut di harapkan mampu meningkatkan efektivitas penyaluran bansos sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi desa. Pemerintah pun di harapkan terus memastikan kesiapan seluruh pihak agar pelaksanaan program berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sumber: https://dpr.go.id / https://emedia.dpr.go.id
Komentar