GENUPDATE.ID, Jakarta – Kasus keracunan makanan yang dialami ratusan siswa di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendapat perhatian DPR RI. Sebanyak 352 siswa dilaporkan mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sari yang juga merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan NTB II menyampaikan keprihatinannya. Menurutnya, keselamatan dan kesehatan anak harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program MBG.
“Keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas,” kata Sari Yuliati dalam keterangan persnya, Sabtu (12/9/2026).
DPR Minta Penyebab Keracunan Diusut Menyeluruh
Sari meminta pihak terkait tidak berhenti pada pencarian penyebab keracunan. Ia menilai pemerintah juga perlu memeriksa seluruh tahapan pelaksanaan program MBG di lokasi kejadian.
Karena itu, evaluasi perlu mencakup penerapan standar operasional prosedur atau SOP. Pemeriksaan tersebut penting untuk mengetahui apakah seluruh tahapan penyediaan makanan sudah berjalan sesuai ketentuan.
Selain itu, pihak terkait perlu melihat proses pengolahan hingga distribusi makanan kepada siswa. Dengan demikian, penyebab kejadian dapat diketahui secara lebih menyeluruh.
Sari menilai evaluasi harus menghasilkan langkah perbaikan. Menurutnya, kejadian tersebut tidak boleh hanya menjadi catatan setelah kasus selesai.
“Jika ada kelalaian, tentu harus ada sanksi tegas agar menjadi pembelajaran dan tidak terjadi lagi di tempat lain,” tegasnya.
Dengan evaluasi tersebut, pengawasan program MBG diharapkan dapat semakin kuat. Terlebih, program tersebut menyasar anak-anak yang membutuhkan asupan makanan bergizi dan aman.
Program MBG Diminta Utamakan Keamanan Anak
Program Makan Bergizi Gratis memiliki tujuan memberikan makanan bergizi kepada penerima manfaat. Namun, pelaksanaannya juga membutuhkan pengawasan ketat agar makanan yang diberikan tetap aman untuk dikonsumsi.
Sari menegaskan bahwa program MBG harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, kejadian keracunan di Lombok Tengah perlu menjadi momentum untuk memperbaiki pelaksanaan program.
Selain mengevaluasi kasus, pengawasan di lapangan juga perlu diperkuat. Pemerintah dan pihak pelaksana harus memastikan setiap tahapan memenuhi standar keamanan pangan.
Dengan begitu, masyarakat dapat merasa lebih aman terhadap pelaksanaan program MBG. Kepercayaan publik juga dapat terjaga melalui pengawasan yang konsisten.
Sari berharap kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pelaksanaan MBG secara lebih luas. Terlebih, kasus serupa perlu dicegah agar tidak terjadi di daerah lain.
Pada akhirnya, keselamatan siswa harus tetap menjadi prioritas utama. Program makanan bergizi bagi anak juga harus berjalan dengan standar keamanan yang kuat.
